Pembangunan Jalan Perbatasan Papua Dilanjutkan, Menteri PUPR: Strategis bagi NKRI

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan jalan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa wilayah, salah satunya Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098,33 km yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.

"Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (2/4/2023).

Basuki menjelaskan bahwa tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia di tahun 2023. Pembangunan jalan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.

Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.